# Aturan email marketing: UU PDP dan hukum persetujuan di 9 wilayah > Sebagian besar aturan email marketing meminta tiga hal: izin untuk mengirim email kepada orang tersebut, identitas pengirim yang jelas, dan cara berhenti berlangganan yang berfungsi. Di Indonesia, UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mewajibkan dasar pemrosesan yang sah, dan persetujuan harus tertulis atau terekam serta dapat Anda buktikan; Amerika Serikat (CAN-SPAM) memakai model opt-out, sedangkan Uni Eropa, Inggris, Kanada, Jepang, dan Australia umumnya mensyaratkan persetujuan sebelum email marketing dikirim. Canonical: https://tellnod.com/id/guides/email-marketing-consent-laws Last updated: 2026-10-22 Author: Tellnod team ## Yang diminta aturan email marketing, dimulai dari UU PDP > Panduan ini adalah informasi umum untuk toko kecil, bukan nasihat hukum. Aturan bisa berubah dan penerapannya bergantung pada situasi Anda. Periksa sumber resmi di bawah atau tanyakan kepada konsultan hukum di negara tempat Anda berjualan. Aturan antispam dan pelindungan data berbeda dalam detail, tetapi semuanya bermuara pada tiga kewajiban bagi siapa pun yang mengirim email marketing: 1. **Izin.** Persetujuan sebelum Anda mengirim (opt-in), atau hak penerima untuk menghentikan Anda setelah pengiriman dimulai (opt-out). 2. **Identitas.** Sebutkan siapa Anda, dengan nama dan cara menghubungi Anda. Beberapa aturan mewajibkan alamat pos. 3. **Jalan keluar.** Setiap email marketing perlu tautan berhenti berlangganan yang berfungsi, dan permintaan itu harus diproses dalam batas waktu tertentu. ### UU Pelindungan Data Pribadi untuk toko online di Indonesia Untuk email marketing di Indonesia, acuan utama yang perlu Anda pahami adalah UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Alamat email pelanggan adalah data pribadi, dan beberapa pasal langsung berlaku untuk daftar email Anda [S16]: - **Pasal 20 ayat (2) huruf a.** Pengendali data wajib punya dasar pemrosesan. Salah satunya adalah persetujuan yang sah secara eksplisit untuk satu atau beberapa tujuan tertentu yang sudah disampaikan kepada pemilik data [S16]. - **Pasal 22.** Persetujuan diberikan secara tertulis atau terekam, boleh secara elektronik. Jika permintaan persetujuan juga memuat hal lain, permintaan itu harus dapat dibedakan dengan jelas, mudah dipahami, dan memakai bahasa yang sederhana. Persetujuan yang tidak memenuhi syarat ini batal demi hukum [S16]. - **Pasal 24.** Pengendali data wajib dapat menunjukkan bukti persetujuan yang telah diberikan [S16]. - **Pasal 40.** Jika pemilik data menarik persetujuannya, pemrosesan wajib dihentikan paling lambat 3 x 24 jam sejak permintaan diterima [S16]. Pelanggaran atas pasal-pasal tersebut dapat dikenai sanksi administratif, termasuk denda paling tinggi 2% dari pendapatan tahunan [S16]. Seperti GDPR, persetujuan hanyalah satu dari enam dasar pemrosesan [S13], tetapi untuk email marketing, persetujuan yang tercatat adalah dasar yang paling mudah dibuktikan. UU PDP juga berlaku bagi pengirim di luar Indonesia jika pemrosesannya berakibat hukum di Indonesia atau bagi warga negara Indonesia [S16]. Aturan yang berlaku biasanya ditentukan oleh lokasi penerima, bukan lokasi toko Anda. Brand di Jakarta yang mengirim email ke pelanggan di Kanada perlu memenuhi aturan Kanada untuk pelanggan tersebut. ## CAN-SPAM vs GDPR: opt-out dan opt-in Dua aturan yang paling sering dibandingkan berangkat dari titik yang berlawanan. **Amerika Serikat, [CAN-SPAM](https://tellnod.com/glossary#can-spam).** Anda boleh mengirim email tanpa persetujuan sebelumnya, asalkan setiap pesan punya header yang akurat, subjek yang tidak menyesatkan, pernyataan jelas bahwa itu iklan, alamat pos yang valid, dan opt-out yang berfungsi. Opt-out wajib diproses dalam 10 hari kerja, dan tidak ada pengecualian untuk email antarbisnis. Setiap email yang melanggar bisa didenda hingga US$53.088 [S1]. **Uni Eropa, GDPR dan ePrivacy Directive.** ePrivacy Directive menetapkan model opt-in untuk email marketing: Anda butuh persetujuan kecuali penerimanya pelanggan lama, setiap pesan wajib menyediakan opt-out, dan identitas pengirim tidak boleh disembunyikan [S2]. GDPR kemudian mengatur data pribadinya. Persetujuan yang sah adalah pilihan aktif dan jelas, tidak pernah berupa kotak yang sudah dicentang, dan Anda harus bisa menunjukkan bahwa persetujuan itu diberikan [S5]. Otoritas pelindungan data dapat menjatuhkan denda hingga €20 juta atau 4% dari omzet tahunan global [S3]. **Inggris, PECR dan UK GDPR.** Inggris memakai model yang sama. ICO menyatakan Anda tidak boleh mengirim email marketing kepada individu tanpa persetujuan khusus, kecuali melalui “soft opt-in”: pelanggan lama yang membeli atau bernegosiasi untuk membeli produk serupa dari Anda, dan yang ditawari opt-out saat datanya dikumpulkan serta di setiap pesan sesudahnya [S4]. Dalam praktiknya, jika Anda mengumpulkan persetujuan yang jelas dan mencatatnya, Anda memenuhi UU PDP, model yang lebih ketat, dan model Amerika Serikat sekaligus. ## Aturan email marketing per wilayah | Wilayah | Aturan utama | Model persetujuan | Yang wajib ada | Sanksi maksimum | | --- | --- | --- | --- | --- | | Indonesia | UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi [S16] | Wajib ada dasar pemrosesan; persetujuan eksplisit adalah salah satu dari enam, seperti GDPR [S13] | Informasi tujuan, retensi, dan hak saat meminta persetujuan; pemrosesan dihentikan paling lambat 3 x 24 jam setelah persetujuan ditarik [S16] | Denda administratif hingga 2% dari pendapatan tahunan [S16] | | Amerika Serikat | CAN-SPAM Act (FTC) [S1] | Opt-out | Pengirim akurat, subjek jujur, keterangan iklan, alamat pos, opt-out diproses dalam 10 hari kerja | Hingga US$53.088 per email | | Uni Eropa | ePrivacy Directive dan GDPR [S2] | Opt-in; pelanggan lama boleh dikirimi email tentang produk serupa | Identitas pengirim, alamat balasan yang valid, opt-out di setiap pesan | Hingga €20 juta atau 4% dari omzet global menurut GDPR [S3] | | Inggris | PECR dan UK GDPR (ICO) [S4] | Opt-in; soft opt-in untuk pelanggan lama | Identitas pengirim, alamat kontak yang valid untuk opt-out | Tidak dibahas di sini | | Kanada | CASL [S6] | Opt-in, tegas atau tersirat (misalnya pembelian dalam dua tahun terakhir) [S7] | Identitas pengirim, informasi kontak, berhenti berlangganan diproses dalam 10 hari kerja [S7] | Hingga C$10 juta per pelanggaran untuk organisasi [S8] | | Jepang | Act on Regulation of Transmission of Specified Electronic Mail [S9] | Opt-in, dengan catatan permintaan atau persetujuan | Nama pengirim, alamat email untuk pemberitahuan opt-out | Perintah kementerian untuk memperbaiki praktik pengiriman | | Taiwan | Personal Data Protection Act [S10] | Opt-out; belum ada undang-undang antispam khusus (lihat di bawah) | Cara untuk menolak, ditawarkan saat data pertama kali dipakai untuk marketing | Tidak dibahas di sini | | Thailand | Personal Data Protection Act (PDPA) [S12] | Persetujuan marketing terpisah diharapkan dalam draf pedoman regulator | Cara efektif untuk menarik persetujuan dan menolak | Tidak dibahas di sini | | Australia | Spam Act 2003 [S14] | Opt-in, tegas atau tersimpulkan | Identifikasi pengirim, berhenti berlangganan yang berfungsi dan diproses dalam lima hari kerja [S15] | Tidak dibahas di sini | Beberapa catatan untuk tabel. Di Indonesia, UU PDP diundangkan pada 17 Oktober 2022 dan memberi masa penyesuaian paling lama dua tahun [S16], jadi kewajibannya sudah berlaku penuh. Di Jepang, pengirim wajib menyimpan catatan yang membuktikan penerima meminta atau menyetujui email tersebut [S9]. Di Taiwan, National Communications Commission menyetujui rancangan undang-undang email komersial pada 2008 [S11], tetapi kami tidak menemukan undang-undang antispam yang sudah berlaku di basis data hukum nasional Taiwan per Oktober 2026, sehingga acuannya adalah Personal Data Protection Act: begitu seseorang menolak marketing, datanya tidak boleh lagi dipakai untuk itu [S10]. Pedoman marketing Thailand diterbitkan sebagai draf untuk konsultasi publik pada Juli 2026 dan masih bisa berubah [S12]. Kami tidak memasukkan negara yang aturannya tidak dapat kami pastikan dari sumber resmi atau analisis langsung firma hukum, termasuk Meksiko dan pasar Amerika Latin lainnya. Jika Anda berjualan di sana, periksa pedoman setempat sebelum mengirim. ## Aturan praktis untuk toko online kecil Anda tidak perlu sembilan program kepatuhan. Satu set kebiasaan sudah mencakup aturan paling ketat di atas: - **Minta izin sebelum mengirim.** Pakai kotak centang yang tidak tercentang otomatis di checkout dan formulir pendaftaran, dengan kalimat yang menyebut nama toko Anda dan jenis email yang akan dikirim. Di Indonesia, pisahkan kotak ini dari persetujuan syarat dan ketentuan agar persetujuannya dapat dibedakan dengan jelas [S16]. - **Pisahkan membeli dan berlangganan.** Pembelian saja bukan persetujuan di sebagian besar negara opt-in. Jalur pelanggan lama di Inggris dan Uni Eropa mensyaratkan opt-out ditawarkan saat checkout dan di setiap email [S4]. - **Jangan membeli atau meminjam daftar.** Persetujuan yang diberikan kepada perusahaan lain tidak berpindah ke Anda, kecuali orang tersebut menyetujuinya. - **Cantumkan identitas dan alamat di setiap footer.** CAN-SPAM mewajibkan alamat pos [S1]; [pemeriksa footer email](https://tellnod.com/tools/email-footer-checker) menandai bagian yang belum ada. - **Buat berhenti berlangganan cukup satu langkah dan proses dengan cepat.** Batas waktu tersingkat di atas adalah 3 x 24 jam di Indonesia [S16]. Memproses opt-out seketika memenuhi semua wilayah. - **Simpan [daftar supresi](https://tellnod.com/glossary#suppression-list).** Orang yang berhenti berlangganan atau mengeluh tidak boleh terimpor kembali secara tidak sengaja. ## Catatan persetujuan dan double opt-in Beberapa aturan ini membebankan pembuktian kepada Anda. UU PDP mewajibkan pengendali data menunjukkan bukti persetujuan [S16], ICO menyatakan Anda harus dapat membuktikan persetujuan [S5], dan aturan Jepang mewajibkan catatan untuk setiap permintaan atau persetujuan [S9]. [Catatan persetujuan](https://tellnod.com/glossary#consent-record) yang berguna menyimpan: - Alamat email serta tanggal dan waktu persetujuan - Tempat persetujuan diberikan: checkout, pop-up, formulir di toko, atau bazar - Kalimat persis yang disetujui - Setiap perubahan sesudahnya: berhenti berlangganan, keluhan, atau persetujuan ulang [Double opt-in](https://tellnod.com/glossary#double-opt-in) menambahkan email konfirmasi yang harus diklik subscriber baru. Sebagian besar aturan ini tidak menyebutnya secara eksplisit, tetapi cara ini memberi bukti paling kuat, menangkap salah ketik dan alamat palsu, dan menekan keluhan. [Single opt-in](https://tellnod.com/glossary#single-opt-in) menumbuhkan daftar lebih cepat dengan bukti yang lebih lemah. Untuk toko kecil yang berjualan ke Indonesia, Uni Eropa, Inggris, Kanada, atau Jepang, double opt-in adalah pilihan bawaan yang lebih aman. Menumbuhkan daftar dengan cara ini lebih lambat, tetapi bertahan lama. Lihat [cara menumbuhkan daftar email toko online](https://tellnod.com/id/guides/grow-email-list-for-online-store) untuk ide pendaftaran yang menjaga persetujuan tetap bersih. ## Cara Tellnod menangani persetujuan, berhenti berlangganan, dan alamat Anda Tellnod adalah [konektor MCP](https://tellnod.com/glossary#mcp-connector) yang memungkinkan toko menulis, melihat pratinjau, dan mengirim email marketing dari Claude atau ChatGPT. Dasar-dasar kepatuhan sudah menjadi bagian dari setiap pengiriman: - **Catatan persetujuan.** Tellnod menyimpan catatan persetujuan untuk setiap kontak. Saat Anda mengimpor daftar, status persetujuan dan berhenti berlangganan tetap terbawa, dan kontak tanpa informasi persetujuan tidak ditandai sebagai subscriber sampai Anda memastikan mereka memang opt-in. - **Berhenti berlangganan dan alamat.** Tautan berhenti berlangganan dan alamat fisik Anda otomatis ditambahkan ke setiap kampanye. - **Pengecualian sebelum mengirim.** Kontak yang sudah berhenti berlangganan tidak dihitung, dan [kartu konfirmasi](https://tellnod.com/glossary#approval-card) menampilkan penerima serta pengecualian. Hanya Anda yang bisa menekan Konfirmasi. Awal yang umum di percakapan: “Impor pelanggan saya dari CSV ini. Tandai sebagai subscriber hanya jika file menyatakan mereka sudah opt-in.” Lalu: “Kirim email ke subscriber di Kanada dan Inggris tentang koleksi rajut merino terbaru.” Anda memeriksa pratinjau dan kartunya sebelum apa pun terkirim. Anda menyetujui setiap pengiriman. Tellnod menangani mekanismenya, tetapi keputusan tentang siapa yang boleh Anda kirimi email tetap ada di tangan Anda, jadi impor hanya orang yang setuju menerima kabar dari Anda. Paket dimulai dari gratis; lihat [harga](https://tellnod.com/id/pricing), atau tambahkan Tellnod dari [halaman connect](https://tellnod.com/id/connect). Untuk sisi teknis agar email sampai ke kotak masuk, baca [aturan pengirim email Gmail dan Yahoo](https://tellnod.com/id/guides/gmail-yahoo-sender-requirements). ## FAQ ### Apakah email marketing di Indonesia wajib opt-in? UU PDP tidak memakai istilah opt-in, tetapi mewajibkan dasar pemrosesan yang sah. Jika Anda mengandalkan persetujuan, persetujuan itu harus eksplisit untuk tujuan tertentu, diberikan secara tertulis atau terekam, dan dapat Anda buktikan [S16]. Kotak centang terpisah untuk email marketing yang dicatat adalah cara paling sederhana untuk memenuhinya. ### Apakah CAN-SPAM memakai model opt-in atau opt-out? Opt-out. CAN-SPAM membolehkan email tanpa persetujuan sebelumnya, tetapi setiap pesan wajib punya opt-out yang berfungsi, dan permintaan harus diproses dalam 10 hari kerja [S1]. ### Bolehkah saya mengirim email ke pembeli tanpa meminta izin lebih dulu? Di Amerika Serikat, boleh, dengan opt-out di setiap email. Di Inggris dan Uni Eropa, hanya melalui pengecualian pelanggan lama: produk serupa, dengan opt-out yang ditawarkan saat checkout dan di setiap pesan [S4]. Di Kanada dan Australia, persetujuan bisa tersirat atau tersimpulkan dalam kasus terbatas. Di Indonesia, pastikan Anda punya dasar pemrosesan yang sah menurut UU PDP [S16], dan periksa aturannya sebelum mengandalkan pembelian saja. ### Apakah double opt-in diwajibkan oleh hukum? Sebagian besar aturan tidak menyebutnya secara eksplisit. Yang diwajibkan adalah persetujuan yang bisa dibuktikan, dan klik konfirmasi adalah bukti yang kuat, karena itu double opt-in menjadi pilihan bawaan yang lebih aman untuk negara opt-in. ### Apa saja isi catatan persetujuan? Alamat email, kapan persetujuan diberikan, di mana (checkout, formulir, atau bazar), kalimat persis yang ditampilkan, dan setiap berhenti berlangganan atau keluhan sesudahnya. UU PDP mewajibkan Anda menunjukkan bukti persetujuan [S16], dan regulator seperti ICO mengharapkan hal yang sama [S5]. ## Sources - [S1] FTC: CAN-SPAM Act: A compliance guide for business: (checked 2026-10-22) - [S2] European Commission: Protecting privacy and fighting spam (fact sheet 24): (checked 2026-10-22) - [S3] European Commission: Enforcement and sanctions: (checked 2026-10-22) - [S4] ICO: Electronic mail marketing: (checked 2026-10-22) - [S5] ICO: What is valid consent?: (checked 2026-10-22) - [S6] Justice Laws Website: S.C. 2010, c. 23 (CASL), sections 1 to 8: (checked 2026-10-22) - [S7] Justice Laws Website: S.C. 2010, c. 23 (CASL), section 11: (checked 2026-10-22) - [S8] Justice Laws Website: S.C. 2010, c. 23 (CASL), section 20: (checked 2026-10-22) - [S9] Ministry of Internal Affairs and Communications: Act on Regulation of Transmission of Specified Electronic Mail (unofficial translation): (checked 2026-10-22) - [S10] Laws and Regulations Database of the Republic of China (Taiwan): Personal Data Protection Act: (checked 2026-10-22) - [S11] Lee and Li: 國家通訊傳播委員會審議通過「濫發商業電子郵件管理條例」草案: (checked 2026-10-22) - [S12] Tilleke & Gibbins: Thailand releases new draft PDPA guidance on lawful bases and marketing: (checked 2026-10-22) - [S13] Rouse: 2022 Indonesian Data Protection Law overview: (checked 2026-10-22) - [S14] Federal Register of Legislation: Spam Act 2003: (checked 2026-10-22) - [S15] Corrs Chambers Westgarth: ACMA Spam Act enforcement and the implications for business: (checked 2026-10-22) - [S16] JDIH Kementerian Keuangan: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi: (checked 2026-10-22)